Analisis:Skim TPP Amerika Mengancam Kedaulatan Ekonomi Malaysia

USA guna TPP – Metode New Imperialism

Sabtu 20 Jamadilawal 1435 / 23 Mac 2014

FortunaMedia.com |Analisis:Skim TPP Amerika Mengancam Kedaulatan Ekonomi Malaysia

Amerika Syarikat Desak Malaysia Cabut Kebijakan/Dasar Kastam Eksport Kelapa Sawit (Palm Oil)

 

  Kerjasama Lintas Pasifik atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Trans Pacific Partnership (TPP), sudah terang bagai bersuluh matahari merupakan instrument ekonomi untuk melayani kepentingan ekonomi strategik Amerika Syarikat di kawasan Asia Pasifik. Lihat saja 12 negara yang tergabung dalam TPP: Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, Kanada, Singapura, Chile, Mexico, Peru, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia dan Jepun.

 

Kira-kira setahun yang lalu, beberapa elemen-kalangan masyarakat di Malaysia menaruh kekhawatiran terhadap perjanjian TPP kerana masyarakat tidak diberi akses informasi untuk mengetahui apa hasil-hasil yang dicapai dan dampaknya bagi perekonomian-perdagangan Malaysia ke depan. Kerana apapun kesepakatan yang berhasil dicapai melalui TPP, sudah barang tentu akan mengikat ke-12 negara yang tergabung dalam TPP.

 

Dengan kata lain, beberapa elemen masyarakat Malaysia menaruh kekhawatiran bahwa melalui skim TPP, kadaulatan ekonomi Malaysia akan terancam. Dan nampaknya, para pemegang pihak berkuasa perekonomian nasional Malaysia sudah mengisyaratkan bahwa perjanjian TPP belum bisa direalisasikan pada tahun ini.

 

“Masih sulit diprediksi (diramal) bila kesepakatan TPP ini bisa dicapai kesepakatan. Tidak mungkin dilaksanakan secara tergesa-gesa,” begitu menurut Menteri Perdagangan dan Perindustrian Internasional Mustapa Mohamed pada awal tahun 2014 lalu.

“Ada banyak isu, terutama dalam negeri, yang menjadi masalah utama kami. Kesepakatan yang dicapai lewat TPP tidak boleh mengorbankan kepentingan dan agenda nasional kami,” lanjut Mustapa Mohamed.

 

 

Datuk Mustapa Mohamed memang tidak merinci apa yang menjadi dasar kegusaran dan kekhawatiran pemerintah kerajaan Malaysia terhadap kesepakatan TPP. Namun secara umum Mustapa mengisyaratkan bahwa yang menjadi isu penting  pemerintah Malaysia adalah erat kaitannya dengan soal eksport Malaysia ke luar negeri.

Sejujurnya, memang soal eksport Malaysia ke luar negeri inilah yang jadi isu penting dalam perundingan antara Amerika Syarikat dan Malaysia dalam skim TPP. Sumber Global Future Institute menginformasikan bahwa Amerika Syarikat sedang mendesak Malaysia untuk menghapus kebijakan /Dasar Kastam Eksport untuk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil). Jika Malaysia setuju, berarti Malaysia akan kehilangan anggaran 600 juta dolar USD per tahun.

Skim TPP Topeng AS untuk Terapkan Kebijakan/Dasar Proteksi

Bagaimana kesepakatan yang akan dicapai pada akhirnya nanti, masih sulit diprediksi( diramal). Namun yang jelas melalui skim TPP ini, jelas lah sudah bahwa Amerika Syarikat sejatinya tidak secara sungguh-sungguh bermaksud untuk menciptakan pasar terbuka/free market  secara adil dan terbuka. Sebagai misal, hingga kini Amerika tetap menerapkan proteksi/perlindungan/sekatan  terhadap masuknya produk gula dan susu dari negara lain ke Amerika Syarikat.

 

Sebaliknya, untuk melakukan eksport produk-produk negaranya ke luar negeri, skim TPP dijadikan alat bagi Amerika agar produk eskportnya bisa masuk negara-negara yang tergabung dalam skim TPP secara bebas tanpa hambatan-sekatan.

 

TPP sejak 2011, memang dicanangkan oleh Amerika Syarikat sebagai blok perdagangan yang berskala lebih luas dibandingkan dengan blok ekonomi-perdagangan Asia Pasifik ala APEC atau Free Trade Area for the Asia Pacific Agreement di abad 21.

 

Gagasan utama yang mendasari disusunnya skim TPP AS adalah kebijakan proteksi terhadap aset-aset ekonomi dan produk-produk Amerika dalam persaingannnya dengan negara-negara lain. Terutama dengan Cina yang dipandang Washington sebagai pesaing utama di ranah ekonomi dan perdagangan. Khususnya dalam merebut pengaruh dan pangsa pasar di kawasan Asia Pasifik.

 

Yang menjadi isu strategik yang diusung Amerika adalah Intellectual Property Right (IPR), Electronic Commerce dan Cross border data flow (Arus informasi lintas negara), Badan Usaha Milik Negara (State owned Enterprise), dan akses pasar bagi produk-produk tekstil dan garmen(pakaian).

 

Maka dari itu, desakan pihak AS agar Malaysia menghapus kebijakan/dasar cukai eksport untuk minyak kelapa sawit (Pal Oil), nampaknya masuk akal jika dilihat dari misi utama Amerika memotori terbentuknya Perjanjian TPP.

 

Tak hairan jika The United States Trade Representative (USTR) hanya bersedia membuka akses pasar kepada beberapa negara yang dipandang sebagai sekutunya yang sepertinya setuju dengan skim TPP AS seperti New Zealand , Brunei, Vietnam, dan yang sekarang sedang diharapkan yaitu Malaysia. Dan tentu saja kepada Meksiko dan Kanada yang selain sudah menjalin ikatan dengan Amerika terkait TPP, juga merupakan sekutu strategik AS sejak era Perang Dingin.

 

Aspek lain yang ditekankan Amerika melalui skim TPP adalah, penekannya pada hubungan dan kerjasama bilateral antar negara, dan menghindari kesepakatan-kesepakatan strategik melalui forum multi-lateral. Sehingga bisa menekan negara mitra(rakan) dialognya baik secara offensive maupun defensive dalam rangka mengamankan kepentingan-kepentingan strategik perdagangan Amerika.

 

Kerananya, salah satu isu penting dalam beberapa perundingan antar negara-negara anggota TPP adalah: Soal pengaturan akses pasar bagi negara-negara TPP. Apakah direalisasikan melalui atas dasar kerangka pasar bersama (Common Market Access) antar sesama negara-negara anggota TPP, atau disepakati melalui kerjasama bilateral antara Amerika dan masing-masing negara anggota TPP terkait akses pasar (The Market Access Architecture).

 

Menghadapi skim AS tersebut, beberapa negara lebih cenderung menerapkan kesepakatan Pasar Bersama yang tentunya kesepakatan yang dibangun berdasarkan kesepakatan yang bersifat multilateral. Sehingga kesepakatan strategik berlaku bagi semua negara-negara anggota TPP.

 

Akar penyebab atau punca permasalahan  dari tidak mulusnya skim TPP AS tersebut kerana Amerika pada dasarnya menggunakan skim TPP ini untuk melindungi atau menerapkan kebijakan proteksi terhadap sektor-sektor sensitif seperti Gula dan susu, gandum dan daging.

 

  Perlu difahami jika Amerika sangat berkepentingan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan perekonomian di sektor pertanian dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Malaysia. Syukurlah, para pemegang kuasa ekonomi Malaysia sudah mulai menyadari adanya agenda tersembunyi di balik skim TPP yang dimotori oleh Amerika Syarikat.

Bahkan saat ini, persatuan-persatuan perniagaan di sektor industri dan perkhidmatan di Amerika, juga punya pertaruhan yang cukup besar di negara-negara kawasan Asia Pasifik termasuk Malaysia/Indonesia, mengingat Cina semakin menguatnya pengaruh Cina yang saat ini semakin mengimbangi pengaruh Jepun dalam bidang ekonomi dan perdagangan.


Waspadai Konflik Hukum Pemerintah versus Investor Asing

Kerana itu, Global Future Institute merasa perlu mengingatkan para stakeholders kebijakan perekonomian nasional Malaysia untuk mewaspadai salah satu isu penting dari skema TPP tersebut yaitu: Pertikaian Hukum antara Pemerintah dan Investor Asing.

 

Apalagi jika kemungkinan pertikaian tersebut berkaitan dengan akses air minum, pembangunan tambang di wilayah-wilayah yang melibatkan adat-istiadat setempat yang masih dianggap sakral (Indigenous sacred sites), larangan penggunaan bahan-bahan kimia, maupun peringatan kesihatan bagi para perokok (Health Warnings on cigarette packages).

 

Sepertinya TPP ini bagi AS memang amat penting dan vital. Terbukti bahwa TPP ini dirancang berdasarkan gagasan membangun kemitraan/kerjasama lintas pasifik untuk membentuk kemitraan strategik di bidang ekonomi, yang nampaknya akan dikembangkan lebih lanjut untuk menciptakan kerjasama ekonomi yang semakin erat di bawah skim Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER Plus).

 

Nah melalui skim TPP maupun PACER Plus, masalah/isu penting (krusial) yang patut diwaspadai adalah tentang hubungan antara pemerintah/kerajaan  dan investor asing. Kerana bukan tidak mungkin, agenda-agenda tersembunyi 600 korporat AS akan menanam pengaruhnya melalui kesepakatan-kesepakatan hukum yang dibuat dengan negara-negara anggota TPP.

 

Salah satu klausa yang harus diwaspadai adalah, kika terjadi pertikaian hukum antara pemerintah dan investor asing, pihak investor asing menolak untuk merujuk pada produk hukum/Undang-undang kebangsaan/nasional negara di mana pihak investor tersebut mengelola bisnisnya, melainkan akan memaksakan penyelesaian hukum melalui Lembaga/Badan Arbitrase Bisnis Internasional.

 

Pada posisi tersebut, negara-negara berkembang termasuk Malaysia dan Indonesia, yang akan terjerat dalam kesepakatan semacam ini, bisa dipastikan berada dalam posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya.

 

Maka itu, Global Future Institute memberi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap sikap pemerintah kerajaan Malaysia yang tidak ingin terlalu tergesa-gesa untuk melibatkan diri dalam perjanjian TPP bersama 11 negara lainnya.

_________________
Penulis : Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)Indonesia.
Editor ; Wilhelmina(Malaysia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s