Ustadz Fuad Al-Hazimi : Dalam Perkara Udzur Jahil, JAT Ikuti Sikap Ibn Taimiyyah


Ustadz Fuad Al-Hazimi.

Editor by Wilhelmina

Uzur jahil atau dispensasi (pengecualian)  kerana kebodohan, dalam hal pengkafiran adalah sesuatu yang masih menjadi bahan perdebatan di tengah kaum muslimin.

Namun, dalam hal itu NGO-Jama’ah Anshorut Tauhid (JAT) mengambil sikap seperti sikap Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah dalam memandang penganut Jahmiyah, demikian disampaikan oleh Ustadz Fuad Hazimi, Majelis Syari’ah JAT kepada Media Islam online , Khamis 10 Oktober 2013.

Jahmiyah meyakini Hulul atau Wihdatul  yang menggambarkan Allah menyatu dengan makhluknya dan ini dihukumi oleh para ulama sebagai keyakinan yang lebih kufur dari yahudi. Namun, Ibnu Taymiyah berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Bukhari. Ibnu Taymiyah tidak mengkafirkan pelaku dari kalangan ulamanya Jahmiyah terlebih kepada pengikutnya yang awam.

“Kurang kufur bagaimana Jahmiyah menganggap Allah menyatu dengan makhluk ?, itupun Ibnu Taymiyah masih memberikan uzur, apalagi sikap kita terhadap demokrasi,” ungkap Fuad.

Syaikh Ibnu Taymiyah, kata Fuad, mengatakan kepada Jahmiyah: ‘kami tidak mengkafirkan kalian dengan pendapat kalian kerana kalian Jahil, kalian tidak memahami nash shahih (kuat) dan waqi’ (realiti) yang sharih (jelas). Tetapi kalau aku membenarkan pendapat kalian maka aku telah kafir’.

Sehingga bagi JAT yang sudah memahami hakikat demokrasi berlaku hukum demokrasi sebagai Syirik akbar zhahirah, bila JAT melakukan demokrasi dapat kafir. Namun, untuk menyikapi masyarakat awam, maka demokrasi berlaku menjadi hukumnya syirik akbar khafiyah.

“Inilah yang terkadang tidak bisa difahami grass root, kok katanya khafiyah sekarang dibilang zhahirah. Jadi, masyarakat awam menggunakan fatwa ulama lain sehingga terkadang ada ghumam (kebingungan) atau syak (keraguan). ” jelasnya.

Selain itu, Syaikh Abu Qatadah al Filisthini dalam kitab Junathul Muthibin pada bab yang berjudul “Apakah Penganut Demokrasi Dikafirkan Tanpa Pengecualian?” mengulas bahwa untuk menghukum demokrasi harus dilacak dari asal istilahnya. Di dalam Islam ,demokrasi tidak pernah dikenal yang ada adalah Syura. Namun, ia mengambil contoh dengan kes istilah Quburiyun yang berkaitan dengan kaum Tasawuf.
Tasawuf pada dasarnya tidak ada di dalam Islam, dalam perkembangannya tasawuf masuk ke dalam Islam dan terbagi menjadi dua antara yang sesat dan tidak sesat dengan ragam keyakinannya. Menyikapi hal tersebut, Abu Qatadah tidak serta merta mengatakana bahwa semua tasawuf sesat.

“Jika mereka meyakini wihdatul wujud memang kafir, tetapi jika sekedar tawasul itu perlu perincian. Maka, beliau berkata suatu kesimpulan bercelaru  jika semua tasawuf dicop Quburiyun. Kerana tawasul juga perlu perincian”  Fuad menerangkan.

Demikian pula terkait demokrasi, dijelaskan Syaikh Abu Qatadah telah menyingkirkan Qur’an dan Sunnah menggantinya dengan konstitusi sehingga orang yang berkeyakinan tersebut telah melakukan kekafiran dan kemusyrikan. Bahkan orang yang tidak mengkafirkan mereka menjadi kafir juga.

“Namun, kata Abu Qatadah jika itu disebabkan kebodohan dikecualikan untuk dikafirkan. Jadi, jika seseorang meyakini tidak ada kekuasaan selain kekuasaan ditangan rakyat maka dia telah kafir, tapi kalau itu disebabkan kebodohan ada pengecualian untuk tidak dikafirkan,” terang Fuad.

Masih mengutip perkataan Abu Qatadah, kata Fuad, penganut demokrasi ada beberapa kelompok. Salah satunya yang diistilahkan Abu Qatadah sebagai Muslim Demokrat, yaitu pelaku demokrasi yang menjadikan demokrasi sebagai wasilah untuk menegakkan hukum Allah. Mereka tidak dikafirkan hanya dianggap sebagai mubtadi’ (pelaku bid’ah) yang telah melakukan kesalahan, meski bid’ah sendiri ada yang menyebabkan kekafiran (mukaffirah) dan ada yang tidak menyebabkan kekafiran (ghairu mukaffirah). Sehingga perlu diteliti perbuatan bid’ahnya.

Jika, mereka melakukan bid’ah mukaffirah dengan alasan mashlahat atau menghindari mudarat yang lebih besar, JAT akan tetap menimbang realiti tersebut dan tidak menutup mata untuk tidak mengkafirkannya, sebab aslul hukm kadang berbeda dalam penerapan di realitinya.

“Inilah yang diyakini oleh JAT, bahwa orang yang menjadikan demokrasi sebagai wasilah adalah mubtadi’, dan kebid’ahannya berbeda-beda tingkatannya, takaran bid’ahnya sesuai dengan bentuk yang dilakukannya. Meski, kita tidak mengkafirkannya tapi kita tidak menyetujuinya” kata Fuad.

Tambahnya, JAT juga memandang demokrasi telah kufur baik secara ideologi ataupun secara mekanisme. “Kerana kekufuran dalam ideologi menurunkan kekufuran dalam mekanismenya,” jelas Fuad. (qathrunnada)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s